DENPASAR, INFONEJANI.COM — Pemerintah Provinsi Bali mempertegas komitmen pemerataan pembangunan dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 22 Proyek Strategis Provinsi. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (13/4/2026), sebagai langkah konkret memperkuat sinergi lintas wilayah.
Kesepakatan ini melibatkan Gubernur Bali Wayan Koster, bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. Kerja sama tersebut merupakan perubahan atas perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung pembangunan strategis di Bali.
Program ini lahir dari semangat gotong royong antar daerah, khususnya wilayah dengan pendapatan asli daerah tinggi dari sektor pajak hotel dan restoran. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu pembangunan di wilayah lain, guna mengurangi kesenjangan antar daerah di Bali.
Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 2028–2029. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan pembangunan dan dinamika pariwisata global yang terus berkembang.
Sejumlah proyek prioritas yang akan digarap meliputi pembangunan Jalan Gatot Subroto Barat–Canggu, Jalan Sunset Road–Mahendradatta, hingga underpass Tohpati untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan. Selain itu, pembangunan Jalan Batas Kota Singaraja–Mengwitani diharapkan membuka akses Bali Utara dan mempercepat distribusi ekonomi antar wilayah.
Di sektor pariwisata dan konektivitas, proyek Jalan Lingkar Nusa Penida serta pengembangan pelabuhan di Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba menjadi fokus untuk memperkuat pariwisata bahari dan distribusi logistik. Sementara itu, pembangunan Jalan Kusamba–Padangbai dan jalur penghubung Pura Batur–Pura Agung Besakih juga diarahkan untuk mengintegrasikan jalur ekonomi dan spiritual.
Tak hanya infrastruktur, program ini turut menyasar sektor budaya dan pertanian, seperti penataan kawasan suci Pura Agung Besakih serta pembangunan fasilitas pengolahan hasil pertanian di Tabanan guna mendukung ketahanan pangan.
Jumlah proyek strategis yang dijalankan kini menjadi 22 proyek, setelah sebelumnya 20 proyek, dengan sebagian dialihkan ke pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penambahan sejumlah proyek baru oleh pemerintah daerah.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap berbagai persoalan seperti kemacetan, ketimpangan pembangunan, hingga keterbatasan infrastruktur di wilayah Bali utara, timur, dan barat dapat teratasi secara bertahap.
Kesepakatan ini menjadi simbol kuat bahwa pembangunan Bali tidak lagi terpusat di satu wilayah, melainkan bergerak bersama menuju pemerataan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.(*)
