BADUNG, INFONEJANI.COM – Aktivitas paralayang yang melintasi kawasan suci Pura Gunung Payung di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, memicu reaksi keras dari masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada Minggu, 3 Agustus 2025 itu menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial sehari kemudian, Senin, 4 Agustus 2025. Aksi tersebut dinilai telah mencemari kesucian pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu.
Anggota DPD RI asal Bali, Niluh Putu Ary Pertami Djelantik, turut menyampaikan protes atas kejadian tersebut. Dalam unggahan media sosialnya, Niluh menyebut aksi paralayang itu sebagai bentuk pelecehan terhadap tempat suci dan meminta agar pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang dianggap merendahkan nilai-nilai spiritual Bali. “Tindak tegas pemberi izin usaha paralayang yang melanggar kesucian pura. Jangan sampai kita menjual pariwisata sampai menginjak martabat diri sendiri,” tulisnya.
Pura Gunung Payung sendiri merupakan pura yang terletak di kawasan pesisir selatan Bali, dan selama ini dijaga kesuciannya oleh warga setempat. Aktivitas paralayang yang melintas langsung di atas pura dianggap melampaui batas etika, terlebih dilakukan demi kepentingan komersial. Banyak pihak menilai hal ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kearifan lokal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan pihaknya akan segera melakukan langkah lanjutan. Ia menyebut telah menginstruksikan Satpol PP Badung untuk melakukan pengecekan terhadap usaha paralayang yang beroperasi di kawasan itu. “Iya nanti coba saya koordinasikan ya. Coba kita sarankan agar tidak di atas pura, mungkin radiusnya nanti kita atur sedemikian rupa,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang usaha paralayang, tetapi akan mengatur ulang jalur terbang agar tidak melintasi area suci pura.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian nilai-nilai budaya serta kesucian tempat ibadah di Bali. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya merespons viralnya kasus di media sosial, tetapi juga menata regulasi wisata agar tidak menodai martabat tanah kelahiran. (*)
