TABANAN, INFONEJANI.COM – Manajemen Perumda Sanjayaning Singasana akhirnya buka suara menanggapi beredarnya informasi di salah satu media online terkait dugaan tunggakan pembayaran bahan pokok dan keterlibatan dalam pengelolaan SPPG/MBG di Kabupaten Tabanan. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak akurat dan tidak melalui konfirmasi resmi.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perumda Sanjayaning Singasana, I Nyoman Hari Sujana, menegaskan bahwa tidak ada tunggakan pembayaran sebagaimana yang diberitakan. Ia memastikan kondisi keuangan perusahaan daerah tersebut dalam keadaan stabil dan operasional berjalan normal.
“Tidak benar ada tunggakan pembayaran dari SPPG Dauh Peken yang dikelola Yayasan Arrosikhun kepada Perumda Sanjayaning Singasana,” ujarnya, Senin (23/3/2026).
Hal senada disampaikan Dewan Pengawas Perumda, I Gusti Ngurah Supanji, yang menyebut tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam tata kelola program. Ia juga memastikan seluruh transaksi berjalan lancar tanpa kendala.
Berdasarkan data internal perusahaan, seluruh transaksi kerja sama dengan Yayasan Arrosikhun sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 telah diselesaikan sepenuhnya. Hingga 28 Februari 2026, tidak tercatat adanya tunggakan pembayaran.
Terkait isu keterlibatan dalam pengelolaan SPPG/MBG, manajemen menegaskan bahwa Perumda tidak terlibat langsung dalam pengelolaan program tersebut. Kegiatan tersebut dijalankan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam operasionalnya, Perumda Sanjayaning Singasana diketahui menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari hotel, minimarket, hingga sejumlah pengelola SPPG. Kerja sama ini mencakup penyediaan bahan pangan seperti beras, telur, ayam, dan komoditas lainnya, termasuk dengan Yayasan Arrosikhun yang telah bermitra sejak Oktober 2025.
Dari sisi kinerja, perusahaan juga menunjukkan tren positif. Hasil audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan tahun buku 2024 dan 2025. Selain itu, audit dari BPKP RI Perwakilan Bali menempatkan perusahaan dalam kategori sehat dengan nilai A.
Manajemen menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan usaha. Mereka juga membuka ruang klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dengan klarifikasi ini, Perumda berharap publik mendapatkan gambaran yang utuh dan berbasis fakta—bukan sekadar isu yang “lebih cepat viral daripada klarifikasi.”(*)
