TABANAN, INFONEJANI.COM – Isu terkait pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Tabanan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menegaskan bahwa setiap persoalan dalam pelayanan kesehatan harus ditangani secara terbuka dan dijadikan momentum untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah.
Menurut Eka, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh pemerintah. Karena itu, persoalan yang muncul tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, baik yang berkaitan dengan aspek administratif maupun tata kelola layanan.
“Setiap informasi yang berkembang di ruang publik harus dijawab dengan transparansi dan langkah perbaikan yang nyata,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar melihat persoalan yang berkembang secara objektif dan tidak menilai secara sepihak. Eka menegaskan bahwa pemerintah daerah selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama melalui penguatan dua rumah sakit milik daerah, yakni RSUD Tabanan dan RSUD Singasana.
RSUD Tabanan yang berstatus rumah sakit tipe B berperan sebagai pusat rujukan utama di wilayah Bali Barat, dengan berbagai layanan spesialis yang terus ditingkatkan. Sementara itu, RSUD Singasana di Desa Nyitdah yang berstatus tipe C berfungsi sebagai rumah sakit penyangga untuk memberikan pelayanan rujukan awal bagi masyarakat.
Selain penguatan rumah sakit, pemerintah daerah juga memperkuat layanan kesehatan dasar melalui fasilitas puskesmas yang menyediakan pelayanan darurat selama 24 jam. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan menilai setiap persoalan yang muncul dalam pelayanan kesehatan tetap harus ditindaklanjuti secara serius. Eka menegaskan bahwa kritik, termasuk dari tenaga medis, merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.
“Kami menghargai keberanian tenaga medis yang menyampaikan kondisi di lapangan. Kritik itu harus dipandang sebagai energi untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar persoalan pelayanan kesehatan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun opini yang dapat menyesatkan masyarakat atau menyerang kebijakan pemerintah secara tidak proporsional. Menurutnya, isu kesehatan menyangkut kepentingan publik sehingga harus disikapi secara objektif.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul dengan langkah konkret.
Eka menyebutkan bahwa anggota fraksi yang tergabung dalam komisi terkait akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit maupun instansi terkait. Selain itu, DPRD juga akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan.
Evaluasi tersebut meliputi ketersediaan obat, kualitas pelayanan terhadap pasien, hingga sistem digitalisasi layanan yang berkaitan dengan proses administrasi dan klaim BPJS Kesehatan.
Ia menilai sistem digitalisasi pelayanan kesehatan yang baik akan membantu mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan bagi masyarakat.
Eka pun optimistis bahwa dengan sinergi antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, dan DPRD, berbagai kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.
“Tujuan kita sama, yaitu memastikan masyarakat Tabanan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, manusiawi, dan dapat dipercaya,” pungkasnya.(*)
