DENPASAR, INFONEJANI.COM – Kabar baik datang untuk Bali. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyetujui usulan anggaran pembangunan infrastruktur strategis yang diajukan Gubernur Bali, Wayan Koster, dengan total mencapai Rp1,549 triliun. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara Koster dan Menteri PUPR di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Anggaran jumbo tersebut akan difokuskan untuk sejumlah proyek prioritas yang diyakini mampu memperkuat konektivitas, menunjang sektor pariwisata, sekaligus mendukung pelestarian budaya Bali.
“Astungkare, berkat restu alam, seluruh usulan kami disetujui sebagai program prioritas Kementerian PU tahun 2026,” kata Koster usai pertemuan.
Dari total Rp1,549 triliun, anggaran terbagi menjadi dua kelompok utama:
- Lanjutan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani
- Nilai: Rp773 miliar
- Skema: Rp500 miliar dialokasikan pada 2025, sisanya Rp273 miliar pada 2026.
- Tujuan: Mempercepat konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan.
- Empat Proyek Strategis Baru (Rp776 miliar)
- Gedung parkir kawasan Pura Batur (Rp250 miliar, 2026): Disiapkan untuk menampung kendaraan dari berbagai arah saat upacara Ngusaba Purnama Kedasa yang rutin digelar setiap April.
- Underpass Jimbaran, Badung (Rp354 miliar, 2026): Mengurai kemacetan di jalur wisata menuju kawasan Badung Selatan.
- Jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, Klungkung (Rp112 miliar, 2026): Memperkuat akses transportasi wisatawan ke kawasan kepulauan Nusa.
- Lanjutan Embung Tukad Unda, Klungkung (Rp60 miliar, 2026): Menjamin pasokan air untuk Pusat Kebudayaan Bali dan wilayah sekitarnya.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan bahwa semua proyek tersebut telah masuk dalam daftar program prioritas nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkokoh daya tarik Bali sebagai destinasi internasional.
“Pembangunan ini akan memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan pariwisata, dan menjadi pilar penguatan kebudayaan Bali,” jelasnya.
Dengan persetujuan anggaran besar ini, Bali diproyeksikan akan semakin siap menghadapi tantangan infrastruktur ke depan. Bukan hanya untuk mengatasi kemacetan dan mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan budaya lokal yang menjadi identitas Pulau Dewata.(*)
